Dewan Keamanan PBB pada Selasa (17/12) menyerukan agar proses politik yang “inklusif dan dipimpin oleh Suriah” diberlakukan setelah digulingkannya Bashar al-Assad, dengan mengatakan bahwa rakyat negara itu harus diizinkan untuk menentukan masa depan mereka sendiri.
Dalam pernyataan persnya, Dewan Keamanan – yang mencakup baik Rusia, sekutu Assad, dan Amerika Serikat – juga menyerukan agar Suriah dan negara-negara tetangganya untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat merusak keamanan kawasan.
“Proses politik ini harus memenuhi aspirasi yang sah dari semua warga Suriah, melindungi mereka semua dan memungkinkan mereka untuk secara damai, mandiri dan demokratis menentukan masa depan mereka sendiri,” ungkap pernyataan tersebut.
Anggota dewan juga “menegaskan kembali komitmen kuat mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah Suriah dan menyerukan sepada semua negara untuk menghormati prinsip-prinsip ini.”
Pada akhir pernyataan, Dewan Keamanan PBB “menekankan perlunya Suriah dan negara-negara tetangganya untuk saling menahan diri dari tindakan atau campur tangan apa pun yang dapat merusak keamanan satu sama lain.”
Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah utusan PBB untuk Suriah memperingatkan bahwa konflik belum berakhir, bahkan setelah Assad pergi. Ia menyoroti bentrokan antara kelompok yang didukung Turki dan Kurdi di utara Suriah.
Geir Pedersen, utusan khusus PBB untuk Suriah, juga menyerukan kepada Dewan Keamanan agar Israel “menghentikan semua aktivitas permukiman di Golan, Suriah” dan mengatakan bahwa diakhirinya sanksi terhadap Suriah akan menjadi kunci untuk membantu negara itu. [rd/rs]
