Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, Kamis (13/2) mengatakan Presiden Yoon Suk Yeol, yang kepemimpinannya ditangguhkan kembali menjalani sidang pengadilan minggu depan sebelum para hakim memutuskan apakah akan mencopotnya secara resmi dari jabatannya terkait dekrit darurat militer akhir tahun lalu.
Selama berminggu-minggu persidangan, Yoon – yang juga mantan jaksa penuntut di Korea Selatan – tetap menunjukkan sikap melawan dan menyalahkan oposisi yang “jahat” atas upayanya menangguhkan pemerintahan sipil pada Desember lalu.
Upaya Yoon dan pemberlakuan darurat militer itu hanya berlangsung enam jam ketika parlemen yang dipimpin oposisi menolak deklarasi itu dan kemudian memakzulkannya atas tindakan tersebut.
Yoon ditahan bulan lalu atas tuduhan pemberontakan, dan menjadi kepala negara Korea Selatan pertama yang ditangkap.
Sidang pada hari Kamis (13/2) diperkirakan secara luas – namun belum dikonfirmasi secara resmi – akan menjadi sidang terakhir Yoon sebelum para hakim mengadakan sidang tertutup untuk secara sengaja memperkuat pemakzulannya.
Namun ketika sidang selesai, pengadilan mengatakan akan menambah sidang lagi pada Selasa depan (18/2).
Jaksa berargumentasi bahwa “waktunya sudah cukup” untuk memutuskan kasus ini; sementara pengacara Yoon, Yoon Kap-keun, mengatakan pada sidang bahwa persidangan pemakzulan “terus dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dan tidak adil.”
Tim kuasa hukum Yoon juga memperingatkan bahwa mereka akan “membuat keputusan serius” jika hal itu terus berlanjut, meski mereka tidak merinci tindakan apa yang akan diambil. [em/ab]
