Para pejabat dan kelompok-kelompok hak asasi manusia Sudan mengatakan serangan oleh paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) telah menewaskan ratusan warga sipil, termasuk bayi, di negara bagian White Nile.
Kementerian Luar Negeri Sudan menyebutkan jumlah korban tewas mencapai 433, sementara Emergency Lawyers, kelompok hak asasi yang melacak kekerasan terhadap warga sipil, memperkirakan lebih dari 200 orang telah tewas selama tiga hari terakhir.
Kementerian itu mengatakan kelompok paramiliter tersebut menarget warga sipil dalam beberapa hari terakhir di sejumlah desa di daerah al-Gitaina setelah mereka menghadapi kekalahan oleh tentara Sudan.
Sementara itu, dalam laporannya yang dirilis pada Selasa (18/2), Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa pertempuran di Sudan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas termasuk serangan terhadap daerah padat penduduk, penargetan fasilitas kesehatan dengan disengaja, dan eksekusi singkat yang bermotif etnis.
“Sebagian dari tindakan ini mungkin merupakan kejahatan perang,” kata Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB Ravina Shamdasani dalam jumpa pers.
“Mereka harus diselidiki dengan segera dan independen, dengan tujuan untuk membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan,” tambahnya.
Konflik di Sudan dimulai pada bulan April 2023 ketika ketegangan antara para pemimpin militer dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) meledak menjadi pertempuran terbuka di ibu kota, Khartoum, dan kota-kota lain di seluruh negara Afrika tersebut.
Konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 28.000 orang, memaksa jutaan orang mengungsi, dan membuat beberapa keluarga makan rumput dalam upaya untuk bertahan hidup saat kelaparan melanda sebagian negara tersebut.
Perang tersebut telah menciptakan krisis pengungsian terbesar di dunia, yang menyebabkan lebih dari 14 juta orang — sekitar 30% dari populasi — meninggalkan rumah mereka, menurut PBB.
Dari jumlah tersebut, diperkirakan 3,2 juta telah menyeberang ke negara-negara tetangga termasuk Chad, Mesir, dan Sudan Selatan. [lt/uh]
